Yogyakarta – Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) Kota Yogyakarta menyampaikan kecaman keras atas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM KontraS, Andrie
Tag: TNI
Aksi Nyata Jaga Pesisir Bali, Kapolda dan 5.000 Relawan Bersihkan Pantai Kedonganan
Badung – Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si., melaksanakan kegiatan*korvei aksi bersih sampah laut di Pantai Kedonganan, Kec. Kuta,
SETARA Institute: Pelibatan TNI Tangani Terorisme Berpotensi Rusak Sistem Hukum
Jakarta – Draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme terus dikritik publik. Rancangan beleid yang dikabarkan akan segera dikonsultasikan
Polri dan Tim Gabungan Bergerak Cepat Tangani Dampak Banjir Bandang Donggala
Donggala, Sulawesi Tengah — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama tim gabungan TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait terus berupaya bergerak cepat
PBHI Khawatir Draf Perpres TNI Bisa Digunakan Membungkam Kritik
Jakarta – Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Nasional, Julius Ibrani mengatakan rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam
Draf Perpres Pelibatan TNI Dipertanyakan Guru Besar UI, Dinilai Tak Mendesak
JAKARTA – Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Ani Widyani Soetjipto, mempertanyakan kemunculan draf peraturan presiden mengenai TNI menangani terorisme. Ani berbicara
Draf Perpres Terorisme Disorot, Centra Initiative Sebut Peran TNI Harus Dibatasi
Jakarta – Ketua Centra Initiative, Al Araf, mengatakan TNI tidak bisa menangani terorisme secara mandiri meski dilebur ke dalam satuan tugas atau
Sidang Nadiem Makarim, Imparsial Tolak Normalisasi Militer di Pengadilan
Jakarta — Lembaga riset dan advokasi hak asasi manusia, Imparsial, mengkritik kehadiran tiga anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) berseragam di ruang sidang
Amnesty: Pengadilan Sipil Harus Bebas dari Pengaruh Militer
Jakarta – Kehadiran personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dalam perkara dugaan korupsi dengan
Erwin Natosmal Oemar: RUU KKS Berisiko Besar Ciptakan Ketidakpastian Hukum
Jakarta — Anggota Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia (DPP IKADIN), Erwin Natosmal Oemar, menilai Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU
- 1
- 2
- 3
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.