Jakarta, 30 November 2025 – Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) resmi disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat
Tag: RUU KUHAP
Praktisi Hukum Serukan Keterlibatan Publik dalam Proses Legislasi RUU KUHAP
Jakarta – Upaya pembaruan sistem hukum acara pidana di Indonesia kembali mengemuka dalam sebuah Diskusi Publik bertema “Mendorong Pengesahan RUU KUHAP sebagai
Soal RUU KUHAP: Keadilan Tak Cukup Prosedural, Harus Substansial dan Merata
Jakarta – Ketua Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Sari Wijaya, menilai pembaruan melalui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)
Tembok DPR Jadi Sasaran Coretan Saat Demo RUU KUHAP, Aktivis: Ini Bentuk Vandalisme, Bukan Aspirasi Intelektual
Jakarta – Aksi unjuk rasa gabungan yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di depan
CBA: Jangan Buka Celah Korupsi Lewat RUU KUHAP, Wewenang Polri Harus Diperkuat
Jakarta – Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyatakan keberatan terhadap perluasan kewenangan penyidikan Kejaksaan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab
ISMAHI Desak DPR Hapus Asas Dominus Litis dari RUU KUHAP
Jakarta – Rencana revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) oleh Baleg DPR yang menerapkan azas Dominus Litis banyak mendapat penolakan
Diskusi Publik ISMAHI Kupas Tuntas Bahaya Asas Dominus Litis dalam RUU KUHAP
Jakarta – M. Zaki Noor selaku kordinator ISMAHI mengatakan diskusi publik ini dilatar belakangi karena terjadinya proses pembahasan yang tergesa-gesa juga terlambatnya
RUU KUHAP Tuai Kritik, Maqdir Ismail: Penyidikan Serahkan ke Polri, Jaksa Fokus Penuntutan Saja
Jakarta – Munculnya potensi tumpang tindih kewenangan dalam RUU KUHAP menjadi sorotan banyak pihak. Integritas sistem peradilan pidana di Indonesia dinilai dapat
Soroti Peran Penyidikan di RUU KUHAP, Uchok Sky Khadafi: Milik Polri Bukan Kejaksaan
Jakarta – Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menilai urgensi kewenangan penyidikan di Kejaksaan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang
Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP: Dampak Kewenangan Berlebih Jaksa pada Ketidakpastian Hukum
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengungkap contoh ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh kewenangan berlebih jaksa atas nama asas dominus
- 1
- 2
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.