JAKARTA – Reformasi tahun 1998 menghasilkan mandat penting, salah satunya penataan ulang peradilan militer. Mandat ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun
Tag: Revisi UU TNI
PBHI: Banyak Pasal dalam UU TNI Bertentangan dengan Semangat Pembaruan
Jakarta – Polemik terkait sepak terjang militer yang saat ini mulai masuk ke dalam ruang-ruang sipil terus memicu reaksi di masyarakat khususnya
Kritik Revisi UU TNI, CBA Juga Tolak Prajurit TNI Aktif Masuk Jabatan Sipil
Jakarta – Direktur Center of Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai wacana prajurit TNI mengisi jabatan sipil dapat merusak sistem kenegaraan.
Pembahasan RUU TNI Harus Dihentikan, Simak 4 Poin Kritik dari Imparsial
Jakarta – Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengkritik pembahasan revisi UU TNI yang saat ini menjadi inisiatif DPR. Gufron menilai revisi UU TNI
Rencana Pencabutan Pasal Larangan Berbisnis bagi TNI, Koalisi Masyarakat Sipil : Pertaruhan Profesionalisme
Jakarta – Kamis 11 Juli 2024 yang lalu Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI, Laksda Kresno Buntoro dalam keterangannya di forum “Dengar
Revisi UU TNI Berpotensi Kembalikan Dwifungsi ABRI, Ancaman untuk Demokrasi
Jakarta – Terdapat sejumlah persoalan dalam rancangan perubahan terhadap UU 34/2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang beredar saat ini. Sorotan pada masalah
Revisi UU TNI Dikritik, Pengamat: Mengancam Demokrasi, Potensi Timbulkan Pelanggaran HAM
Jakarta – Rencana revisi UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Hal
Tolak Revisi UU TNI, Akademisi : Langgar Amanat Reformasi Hingga Picu Tumpang Tindih Tugas TNI-Polri
Jakarta – Rancangan Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menuai pro kontra di publik. Diketahui, draft
Tak Setujui Revisi UU TNI Hingga Penambahan Kodam, SETARA Institute : Kontradiksi dengan Upaya Penguatan Pertahanan
Jakarta – Pembahasan rencana penambahan Komando Daerah Militer (Kodam) di 38 Provinsi di Indonesia oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan
Koalisi Masyarakat Sipil : Revisi UU TNI Bentuk Kemunduran & Bisa Bahayakan Demokrasi
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritisi rencana revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).