Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permohonan uji materi terkait Pasal 19 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
Tag: MK
MK Tegaskan Polisi Aktif Bisa Isi Jabatan Sipil, IPW: No Problem
Jakarta – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menegaskan dari sisi praktis tidak terdapat persoalan hukum atas penugasan anggota Polri
Fernando Emas: Jabatan Sipil Polri Dinyatakan Konstitusional
Jakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyatakan dukungan penuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materi Undang-Undang
Darurat Boleh, Permanen Tidak: Sikap Tegas Darmawan Soal Ekspansi Peran TNI
Jakarta – Perbedaan sikap Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutus gugatan terkait larangan jabatan sipil bagi institusi TNI dan Polri kembali memicu perdebatan
Amran Sulaiman: Penugasan Polisi Aktif di Kementan Sangat Membantu dan Meningkatkan Efektivitas Pengawasan
Jakarta – Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberadaan anggota Polri aktif di kementerian tidak hanya sah, tetapi juga sangat membantu kerja
Menteri Kehutanan Raja Juli: Unsur Polri Penting untuk Pengawasan Internal dan Tata Kelola
Jakarta – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan anggota Polri menduduki jabatan sipil. Namun, ia menilai
Polri Tegaskan Penugasan Polisi di Jabatan Sipil Berawal dari Permintaan Resmi dan Mengacu pada Mekanisme Undang-Undang
Jakarta – Polri menjelaskan soal anggota yang menduduki jabatan sipil buntut adanya putusan MK. Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menerangkan, selama
Guru Besar Hukum Tata Negara UEU Jelaskan Putusan MK 114/2025: “MK Hanya Batalkan Satu Frasa, Bukan Larang Polisi Menjabat”
Jakarta – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta Prof. Dr. Juanda, SH,MH. memberikan penjelasan komprehensif mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan MK soal Pemilu Disorot, Jimly: Hormati demi Bangsa
Jakarta – Menyikapi pro dan kontra di kalangan elite nasional terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemilu, yang memisahkan pelaksanaan
Gugatan Sengketa Pilpres Ditolak, Eka Jaya Akui Hormati Putusan MK
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1, Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar (Anies-Muhaimin), dalam
- 1
- 2
- 3
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.