Jakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyatakan dukungan penuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materi Undang-Undang
Tag: Mahkamah Konstitusi
Amran Sulaiman: Penugasan Polisi Aktif di Kementan Sangat Membantu dan Meningkatkan Efektivitas Pengawasan
Jakarta – Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberadaan anggota Polri aktif di kementerian tidak hanya sah, tetapi juga sangat membantu kerja
Menteri Kehutanan Raja Juli: Unsur Polri Penting untuk Pengawasan Internal dan Tata Kelola
Jakarta – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan anggota Polri menduduki jabatan sipil. Namun, ia menilai
Ahli Hukum Udayana Tegaskan! Putusan MK Berlaku Seketika: Polisi Hanya Boleh Isi Jabatan Sesuai Fungsi Polri, Selain Itu Wajib Mundur!
Jakarta – Polemik terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terus bergulir. Kini, pandangan tegas datang dari Dosen Ahli Hukum Tata Negara
Guru Besar Unpad Sebut MK Keliru Menafsirkan UU! Fungsi Polisi Berbasis Pelayanan Sipil, Bukan Kemiliteran
Jakarta – Polemik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terus bergulir dan menuai beragam pandangan ahli. Salah satu kritik tajam disampaikan oleh
Polri Tegaskan Penugasan Polisi di Jabatan Sipil Berawal dari Permintaan Resmi dan Mengacu pada Mekanisme Undang-Undang
Jakarta – Polri menjelaskan soal anggota yang menduduki jabatan sipil buntut adanya putusan MK. Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menerangkan, selama
Guru Besar Hukum Tata Negara UEU Jelaskan Putusan MK 114/2025: “MK Hanya Batalkan Satu Frasa, Bukan Larang Polisi Menjabat”
Jakarta – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta Prof. Dr. Juanda, SH,MH. memberikan penjelasan komprehensif mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi
UU TNI 2025 Digugat, Koalisi Sipil: Ada Celah Penguatan Peran Militer di Ranah Sipil
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menggugat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka
Prediksi MK Tolak Gugatan PHPU, SDR : Sulit Mengubah Hasil Pilpres 2024
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) diyakini akan menolak permohonan pemohon Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Mengingat, para pemohon dalam hal ini Capres-Cawapres