Jakarta – Indonesia RISK Centre (IRC) menilai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tugas TNI berpotensi mengancam agenda Reformasi 1998 karena dinilai melegitimasi
Tag: Koalisi Masyarakat Sipil
UU TNI dan Ancaman Militerisasi Lingkungan: WALHI Dukung Uji Materi di MK
Jakarta — Koalisi Masyarakat Sipil secara resmi mengajukan gugatan materiil terhadap Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan
Hak Asasi Manusia Terancam dalam RUU Keamanan dan Ketahanan Siber
Jakarta — Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) masih menyisakan berbagai persoalan mendasar dan berpotensi
RUU KKS Dinilai Rugikan Demokrasi, Program MBG pun Disorot
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil menilai Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) yang tengah disusun pemerintah mengandung masalah serius dan
UU TNI 2025 Digugat, Koalisi Sipil: Ada Celah Penguatan Peran Militer di Ranah Sipil
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menggugat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka
Bukan Hanya Polisi, Usman Hamid Tegaskan TNI dan Birokrasi Perlu Direformasi
Yogyakarta – Suasana di Perpustakaan Kolsari, Kotabaru, Yogyakarta mendadak memanas saat puluhan aktivis dari berbagai elemen masyarakat sipil menggelar Diskusi Terbuka dan
Tolak Militerisasi Ranah Sipil, LBH Jakarta Desak Penguatan Hak dalam RUU KUHAP
Jakarta – Dalam momentum bulan lahir Tentara Nasional Indonesia (TNI), Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (KMS) kembali menyoroti arah kebijakan
Lemahnya Pengawasan Program MBG: Risiko Korupsi dan Salah Sasaran
Jakarta – Mike Verawaty Tangka (Direktur Eksekutif Koalisi Perempuan Indonesia) mengatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai gagal menjawab kritik masyarakat
De Jure dan Koalisi Masyarakat Sipil Tekankan Reformasi Hukum: Wanti-wanti Bahaya Kewenangan Tak Terbatas
Jakarta – Lembaga kajian De Jure bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terus menyuarakan perlunya pembenahan mendasar terhadap aparat penegak
Di Tengah Usia 80 TNI, UUD 1945 Justru Dipinggirkan
Jakarta — Peringatan HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 5 Oktober 2025 mendapat sorotan tajam dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi
- 1
- 2
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.