Jakarta – Gelombang kritik terhadap institusi Kejaksaan RI kembali mencuat. Serikat Mahasiswa Seluruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Agung
Tag: Kejaksaan
De Jure: Uang Korupsi Kasus Robot Trading Fahrenheit Tak Boleh Jadi Alasan Lindungi Jaksa
DEMOCRATIC Judicial Reform (De Jure) meminta Kejaksaan Agung mengusut skandal penilapan barang bukti perkara investasi bodong Robot Trading Fahrenheit tanpa pandang bulu.
Soroti Peran Penyidikan di RUU KUHAP, Uchok Sky Khadafi: Milik Polri Bukan Kejaksaan
Jakarta – Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menilai urgensi kewenangan penyidikan di Kejaksaan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang
Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP: Dampak Kewenangan Berlebih Jaksa pada Ketidakpastian Hukum
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengungkap contoh ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh kewenangan berlebih jaksa atas nama asas dominus
Prof. Sadjijono Sebut Dominus Litis Ciptakan Monopoli Kewenangan oleh Jaksa
Surabaya – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Prof. Dr. Sadjijono, SH, MH, menyampaikan penolakannya terhadap konsep ‘dominus litis’ dalam sistem
Kritik Pedas Prof. Sadjijono: Sistem Peradilan Harus Bebas dari Monopoli Kewenangan
Surabaya – Prinsip keadilan kini seolah hanya menjadi formalitas belaka. Banyak kejanggalan dan ketidakprofesionalan dalam penegakan supremasi hukum yang menggerus kepercayaan publik
Akademisi UIN Jakarta: Dominus Litis Berbahaya dan Rentan Dikooptasi Kepentingan
Jakarta – Implementasi Asas Dominus Litis Dalam Perubahan KUHAP di Indonesia menjadi tema besar diskusi yang digelar berbagai elemen mahasiswa di Kampus
Mantan Wakil LPSK Edwin Partogi Soroti Masalah Independensi Kejaksaan di Indonesia
Jakarta – Mantan Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu menyoroti masalah independensi kejaksaan di Indonesia. Menurutnya, independensi itu adalah masalah utama dari
RUU KUHAP Dinilai Mengaburkan Batas Kewenangan
MEDAN – Penyelidikan memegang peran penting sebagai langkah awal dalam penegakan hukum. Proses ini berfungsi untuk mencari dan menemukan dugaan tindak pidana
UU Kejaksaan Baru: Antara Keadilan dan Kewenangan
JAKARTA – Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan terus menuai kritik, khususnya terkait ketentuan dalam Pasal 8 Ayat 5 yang menyebutkan