Jakarta – Draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme terus dikritik publik. Rancangan beleid yang dikabarkan akan segera dikonsultasikan
Tag: DPR RI
Ketua BEM FH UBK Dorong Literasi Hukum Publik soal RKUHP–RKUHAP
Jakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) menyampaikan sikap kritis-konstruktif terhadap berlakunya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Wakil Ketua Komisi IX: SPPG Polri Layak Jadi Model Nasional Pelaksanaan Program MBG
Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M Yahya Zaini mengapresiasi atas kinerja dan keterlibatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam
Hari Pahlawan Nasional, Demonstran Diingatkan Waspada Penyusup dan Tetap Santun
Jakarta – Menjelang rencana aksi unjuk rasa memperingati Hari Pahlawan Nasional yang akan digelar pada Senin (10/11/2025) di sejumlah titik, termasuk DPR
Tak Jelas Tuntutan dan Penanggung Jawab, KSPSI Tolak Ikut Aksi 25 Agustus
Jakarta – Di berbagai platform media sosial, cukup ramai ajakan untuk mendatangi Gedung DPR dengan seruan Aksi Bubarkan DPR. Kegiatan aksi ini
Tembok DPR Jadi Sasaran Coretan Saat Demo RUU KUHAP, Aktivis: Ini Bentuk Vandalisme, Bukan Aspirasi Intelektual
Jakarta – Aksi unjuk rasa gabungan yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di depan
Ketua DPR Tegaskan Surpres RUU Polri Masih Belum Sampai ke DPR
Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan Surat Presiden (Surpres) terkait Rancangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri (RUU Polri)
Tiga Polisi Tewas Ditembak Oknum TNI, Ketua Komisi III DPR Desak Hukuman Mati
Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mendorong penegakan hukum yang adil terhadap kasus penembakan tiga anggota kepolisian di Way Kanan,
Skandal Rp920 Miliar! Jaksa Diduga Lindungi Mafia Hukum, Desakan Copot Jampidsus Menguat.
Jakarta – Skandal korupsi besar kembali mencuat setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) diduga sengaja tidak mengungkap asal-usul uang suap senilai Rp920 miliar
RUU KUHAP Dinilai Langkah Mundur, Kembali ke Era Hindia Belanda
Jakarta – Pakar Hukum Pidana dan Kriminolog Universitas Brawijaya (UB), Dr. Prija Djatmika mengkritisi beberapa pasal yang ada di dalam Rancangan Undang-Undang
- 1
- 2
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.